DESA KARANG BONGKOT SELENGGARAKAN SOSIALISASI PEMEKARAN WILAYAH/DUSUN

Foto untuk : DESA KARANG BONGKOT SELENGGARAKAN SOSIALISASI PEMEKARAN WILAYAH/DUSUN
Share

          Sosialisasi pemekaran wilayah/dusun di desa Karang Bongkot yang di adakan oleh pemerintah desa di adakan di aula kantor desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Karang Bongkot, Sekretaris Camat Labuapi, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun se Desa Karang Bongkot, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Dalam sambutannya Kepala Desa mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi di adakan dalam rangka memberi pemahaman kepada kita, bagaimana mekanisme serta tata cara pemekaran Wilayah/Dusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan berarti sosialisasi ini untuk mendorong masyarakat untuk melakukan pemekaran, namun yang terpenting adalah pemahaman kita di desa terkait aturan main dalam pemekaran kewilayahan, sehingga apabila ada Wilayah/Dusun yang aspirasi masyarakatnya ingin melakukan pemekaran kita sudah mengerti terkait tata cara dan mekanisme pelaksanaannya.

          Sementara itu Sekretaris Camat Labuapi Dedi Saputra, SH. MH dalam arahannya menyampaikan terkait syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pemekaran Kewilayahan/Dusun yaitu : usia dusun minimal 5 tahun, jumlah penduduk minimal 400 jiwa atau 120 KK, memiliki akses transportasi antar wilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat, batas wilayah dalam bentuk peta wilayah yang di tetapkan dengan PERKADES serta tersedianya dana operasional bagi perangkat dusun dalam APBDES. Dan yang paling penting menurut Sekretaris Camat Labuapi adalah pertimbangan penataan Wilayah/Dusun berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan pelayanan, pemberdayaan, sosial kemasyarakatan dan stabilitas keamanan sehingga tujuan penataan Wilayah/Dusun untuk evektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan peningkatan daya saing dapat tercapai. Di samping itu juga Sekretaris Camat Labuapi menjelaskan secara detail tentang bagaimana tata cara melaksanakan pemekaran wilayah/dusun sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengaturan desa dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang pengaturan desa.

Sambutan